Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 bulan Okober tahun 2026, saksi petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan memproduksi atau membuat minuman keras beralkohol yang tidak memiliki izin  yang beralamat di dirumah yang beralamat di Jl. Sadewa Rt 011/ Rw 004,  Desa Gumayun, Kecamatan  Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi tempat tersebut bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 bulan Okober tahun 2026 sekira pukul 13:30 WIB pada saat saksi petugas melakukan pemeriksaan tempat tersebut telah digunakan untuk produksi atau membuat minuman keras, selanjutnya saksi petugas Ditresnarkoba Polda Jateng telah mengamankan tersangka HERI SETIAWAN bin (alm) SOKAR, dirumahnya yang beralamat di Jl.Sadewa Rt 011/ Rw 004,  Desa Gumayun, Kecamatan  Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, kemudian saksi Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah menyita barang bukti dari tersangka HERI SETIAWAN bin (alm) SOKAR berupa : 2 (dua) buah Jerigen masing masing berisi 15 (lima belas) liter minuman mengandung Alkohol, 23 (dua puluh tiga) ember masing masing berisi permentasi tetes tebu (bahan baku membuat alkohol.----

Dan barang bukti tersebut diakui milik tersangka HERI SETIAWAN bin (alm) SOKAR dan atas kejadian tersebut tersangka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.---------------------------------------------------

Selanjutnya dalam tindak pidana yang dilaporkan disimpulkan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (3) Juncto Pasal 49 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta membuat efek jera terhadap tersangka, maka dimohon kepada majelis untuk memberikan putusan yang sesuai dengan perbuatan tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 3 Juncto Pasal 49 Ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dengan Penyesuaian Pidana Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yaitu pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I dengan denda maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau Pidana Penjara pengganti selama 1 hari. --------------------------------------------------------------------------------------